Header Ads

Grand strategy Pemerintah R.I dalam mensukseskan program Tol Laut dan Poros Maritim



01-03-2016

Jakarta,www.insa.or.id -  2 Maret 2016
 
Bertempat di Kantor Menko Maritim , Bapak Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli mengundang Jajaran inti Dewan Pimpinan Pusat - DPP INSA untuk mendengar masukan langsung dari pelaku industry pelayaran di Negara ini .
Hadir dalam pertemuan tersebut adalah ; Bapak Rizal Ramli selaku Menko Maritim didampingi oleh Bapak Asep D Muhammad yang menjabat sebagai Sekretaris Kementrian Koordinator , lalu ada Ir Agung Kuswandono MA Deputy bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa , serta Ibu Elly Oemar  yang menjabat sebagai Staff Khusus .
Sementara dari DPP INSA ( Indonesian Ships owner Association ) dihadiri oleh Ibu Charmelita Hartoto selaku Ketua Umum , Bapak Budhi Halim yang menjabat Sekretaris Umum dan Jajaran Dewan Penasehat DPP INSA yang merupakan para pakar dunia pelayaran di Republik ini diantaranya Bapak Oentoro Surya CEO dari PT Arpeni Pratama Ocean Lines yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP INSA periode sebelumnya dan  tak lain adalah merupakan Bapak Cabotage Indonesia , lalu tampak pula H. Soenarto CEO PT Gurita Lintas Samudra di jajaran Penasehat INSA .
Dari jajaran pengurus DPP INSA lainnya hadir pula Wakil Ketua Umum Bapak Darmadi Go dari PT Soechi lines , Bapak Darmansyah dari PAS group . Sementara beberapa nama yang tak asing bagindunia maritime juga turut hadir dalam pertemuan tersebut seperti Bapak Rachmad Kuncoro dari PT Tanto Line , Surikno Kusumo dari PT Temas Line dan Nurcahya Basuki dari Aquaria shipping .
 
Pokok bahasan dari pertemuan tersebut adalah bahwa Pemerintah ingin mendengarkan langsung masukan dari para pelaku bisnis pelayaran dalam kesiapannya menghadapi era MEA dan diharapkan bahwa para pengusaha Nasional tetap bias menjadi Tuan di rumah sendiri . Topik topik yang hangat dibicarakan umumnya mengenai Rencana besar Pemerintah R.I dalam menjalankan program Tol Laut dan Poros Maritim .\
 
Secara rinci DPP INSA memberikan masukan mengenai beberapa kebijakan pemerintah mengenai ;
1. Hal Pembiayaan Kapal dan Pajak 
2. Keberadaan Bakamla
3. Ketentuan Bank Indonesia dalam hal transaksi pelayaran dalam mata uang rupiah , yang masih menjadi ganjalan    
    pengusaha pelayaran. Ini dikarenakan umumnya investasi kapal dilakukan dalam mata uang USD .
4. Menjadikan pengusaha pelayaran sebagai penggerak ekonomi industri maritime
5. Keberadaan Azaz Cabotage yang harus dipertahankan walaupun dalam era MEA
6. Kesiapan DPP INSA dan pengusaha nasional dalam menghadapi MEA .
 
Masukan masukan dari DPP INSA tersebut sangat berguna bagi pemerintah , dan Bapak Rizal Ramli tampak puas sekali dengan pertemuan yang berlangsung dari jam 13.00 sampai 15.00 WIB .(zah)




No comments